Pada akhir Februari yang lalu, saya mengunjungi rumah paman saya di Kartasura, Sukoharjo. Dan seperti biasanya ketika saya datang kesana, keponakan saya yang kecil-kecil (kelas 1 dan 2 SD), selalu mengajak jalan-jalan ke kawasan Manahan. Ya, sebagai pengobat rindu pada mereka, dengan senang hati, saya turuti keinginan mereka.
Setelah sangat lama, sekitar 8 tahun yang lalu terakhir saya berkunjung ke kawasan tersebut, saya sangat takjub atas kerapian kawasan ini. Terasa sangat nyaman sekali, contohnya (mungkin ini hal kecil, tapi menurut saya sangat penting) adalah ketika parkir motor. Hal yang biasanya dianggap sepele ini, nampaknya mendapat perhatian yang serius. Petugas parkir yang berseragam rompi warna merah muda, terlihat sangat sigap dalam menata parkir. Walau, saya sempat ragu-ragu ketika petugas tersebut meminta untuk tidak mengunci setang. Bagi saya ini agak mengkhawatirkan, karena mungkin kebiasaan di kota tempat tinggal saya yang sangat rawan dengan pencuruan sepeda motor. Tapi, setelah saya melihat kanan-kiri sepeda motor yang terparkir, yang juga tidak terkunci setang, akhirnya saya menjadi yakin, bahwa pengelola parkir pasti bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Apalagi ditambah dengan pemberian karcis yang dituliskan plat nomor kendaraan, yang bisa dijadikan sebagai bukti parkir.
Hal ini sangat menggelitik saya, karena saya justru tidak menemukan pengelolaan parkir se-profesional ini di Kota tempat saya tinggal, yaitu Kota Semarang, Ibu Kota dari Propinsi Jawa Tengah. Sudah sering saya mendengar opini, yang telah beredar luas bahwa Solo lebih memiliki daya tarik dari pada Semarang, baik dari sudut pandang penduduk yang pernah merasakan tinggal di dua kota ini, para wisatawan, maupun para pelaku bisnis.
Sedikit saya ingin membandingkan kota Solo dan Semarang dalam tulisan ini. Saya ingin mengambil perbandinganya dalam dua hal saja, yang pertama adalah kebijakan penataan ruang dan wilayah, dan yang kedua masalah city branding dari masing-masing kota ini.
Masalah penataan ruang, saya akan mengangkat isu penataan PKL. Di Solo, walikota Joko Widodo berhasil menata 5.187 PKL di kota tersebut dari kawasan Banjarsari menuju ke kawasan Semanggi. Uniknya, walau dimungkinkan bagi pihak walikota untuk menggunakan otoritas yang dimiliki, seperti dengan melakukan penggusuran, hal itu tidak dilakukannya. Justru walikota menggunakan jalan dialog. Bahkan dialog ini berlangsung dalam suasana yang informal. Pendekatan ala orang Jawa, itulah istilah yang digunakan oleh Walikota Solo. Maka tak heran dialog pun digelar di wedangan, pinggir jalan lokasi PKL semula di Banjarsari dan di rumah dinas beliau.
Walikota juga menerapkan kebijakan penataan di wilayah lain dengan membangun kios semi permanen dalam satu lokasi, tendanisasi hingga gerobakisasi. Maka taj keran, area seperti Manahan dan Jl. Slamet Riyadi bebas dari PKL. Pasar tradisional juga tak ketinggalan di tata. Hasilnya sumbangan ke PAD meningkat dari Rp. 7 milliar menjadi Rp. 12 miliar.
Masalah city branding, Solo menggunakan brand “Solo, The Spirit Of Java“. Salah satu kegiatan untuk menguatkan brand tersebut adalah “Karnaval Batik Solo”. Acara ini, sesuai dengan namanya adalah pagelaran yang menampilkan lebih dari 170 karya disain batik yang mengambil rute kawasan Purwosari hingga gladak Solo, digelar pada hari Minggu, 13 April 2008. Tujuannya adalah mempromosikan secara luas kain Batik. Acara ini sangat sukses, dimana para pengunjung sangat terpikat dan antusias. Selain untuk meneguhkan eksistensi Solo dan Indonesia dalam dunia perbatikan, dalam tahun-tahun ke depan diharapkan akan menarik minat wisatawan sehingga ikut menggairahkan dunia pariwisata.
Lalu, bagaimana dengan kota Semarang, ibukota Jawa Tengah ini, atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berkaitan dengan dua permasalahan diatas. Mengenai PKL, case yang cukup menarik perhatian adalah penataan PKL di pasar Johar. Pemkot Semarang berkeinginan untuk merobohkan bangunan bersejarah Pasar johar, peninggalan Belanda, dan akan menggantikan dengan bangunan Mal yang modern. Hal ini menimbulkan kegelisahan bagi pedagang yang berada di dalam pasar, maupun yang berjualan di sekitar (pinggiran) pasar tersebut. Dalam konsep Pemkot mereka akan di pindahkan ke kawasan Kanjengan atau Gedung SCJ. Menurut para pedagang PKL, mereka menolak karena yakin bahwa tempat tersebut akan sepi dari pembeli.
Pembongkaran tidak hanya di tolak oleh para pedagang PKL yang jumlahnya lebih dari 1.000 pedagang ini. Pengamat tata ruang wilayah dan kota Universitas Diponegoro, Prof Eko Budihardjo, juga menolaknya. Hal ini dikarenakan bangunan Pasar Johar adalah peninggalan Belanda yang memiliki nilai arsitektur yang sangat tinggi. Menurut Prof Eko, lebih baik membangun mal di kawasan lain, daripada bangunan bersejarah Pasar Johar tersebut di bongkar untuk pembangunan sebuah mal.
Pada kasus yang lain, menunjukan lemahnya keberpihakan Pemkot terhada pedagang kaki lima. Kalau di Solo, walikota berniat mengangkat derajat para pedagang kecil ini hingga menjadi saudagar, di Semarang justru sebaliknya. DP mall, salah satu mal yang baru di kota ini, yang di isi oleh tenant Carrefour -hypermarket asal Prancis-, diijinkan untuk berdiri di dekat Pasar Bulu, salah satu pasar tradisional yang cukup terkemuka di kota Semarang. Dengan jarak yang kurang dari satu kilometer, Pemkot Semarang, entah sadar ataukah tidak, dengan cepat atau lambat akan mematikan ratusan pedagang kaki lima di Pasar Bulu.
Dari sisi penatan PKL, kota Semarang sudah tertinggal. Lalu, bagaimana dengan city branding-nya?. Semarang, menggunakan tag “Semarang the Beauty of Asia”. Dan kegiatan untuk menancapkan image dari tag tersebut adalah Semarang Pesona Asia. Acara ini diselenggarakan pada bulan agustus tahun 2007. Sebelum acara ini terselenggara, sebagian masyarakat menyampaikan pesimisme akan keberhasilan pelaksanaan event ini. Event yang di gambarkan akan dihadiri wisatawan dari berbagai macam negara asing ini, dengan nad sinis dianggap oleh sementara kalangan sebagai event yang kabotan jeneng alias keberatan nama. Karena, pesona yang akan ditebar adalah di seantero Asia, padahal belum tentu Semarang itu akan mempesona dan terdengar potensi wisata budayanya, bahkan untuk kelas Asia Tenggara.
Pelaksanaannya pun tidak semeriah dengan optimisme yang diyakini oleh jajaran Pemkot. Walikota Semarang berdalih bahwa di kota besar lain di dunia menyelenggarakan acara yang serupa pada bulan Agustus hingga September, hingga acara ini tidak menyedot wisatawan secara maksimal. Dengan dalih Semarang Pesona Asia inilah, pada waktu itu PKL menjadi sasaran penggusuran akibat dinilai akan mengganggu keindahan kota.
Kabarnya, setekah diadakan evaluasi pada pelaksanaan Semarang Pesona Asia, pemkot akan menggeser jadwal penyelenggaraan Semarang Pesona Asia pada bulan Mei tahun ini. Tapi, gaungnya kok tidak terdengar lagi. Entah ada apa, yang jelas, sebagai salah satu warga kota Semarang, saya berpendapat bahwa pelaksanaan Semarang Pesona Asia tersebut sudah gagal, selaras dengan pesimisme saya sejak awal (saya juga terlibat demonstrasi unruk menentang pelaksanaan Semarang Pesona Asia ini).
Sungguh ironis memang, dari dua hal itu saja (penataan PKL dan city branding), kota Semarang, yang merupakan ibu kota Jawa Tengah, justru tertinggal di belakan kota Solo. Walau memang kota Semarang unggul dalam image sebagai kota yang aman. Wajar, karena Solo, seperti kita ingat, dilanda kerusuhan hebat pada 1998, dimana terjadi aksi bakar-bakaran dan sweeping terhadap etnis Tionghoa.
Solo pun masih belum bisa membersihkan diri dari citra sebagai kota yang tidak aman, karena dicap sebagai sarang teroris, dimana pesantren KH Abu Bakar Ba’asyir (yang dicap sebagai teroris) ada disini. Di kota ini juga masih sering terjadi sweeping oleh lasykar umat Islam terhadap kelompok-kelompok tertentu. Terakhir, info yang saya dapatkan dari Metro Realitas di Metro TV, terjadi perselisihan antara kelompok preman Gondez dengan Laskar Ummat Islam (Luis).
Entah pihak mana yang benar dalam perselisihan tersebut, nampaknya ini menjadi PR bagi walikota Solo.
0 Tanggapan ke “Antara Solo – Semarang”